reformasi intelijen for Dummies

reformasi intelijen for Dummies

Blog Article

Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.

On the other hand, exemptions inside the Law may perhaps permit arbitrary use of non-public information by the government for broad interests, including curtailing and restricting civil Culture actions on the internet and offline.

Sebagai pengambil kebijakan pada degree daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

UU tersebut juga mengatur batas-batas dan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi intelijen.

This informative article describes the dynamics of Indonesia’s intelligence reform from combatant intelligence posture during the post-independence revolution of 1945 on the authoritarian condition intelligence beneath the New Order regime immediately after 1965, and also to the period of intelligence reform after the 1998 reformation motion. Recently, the worries for Indonesian intelligence establishments have shifted from the necessity for laws and political policies to the necessity for any democratic intelligence posture and a chance to experience emerging safety threats.

Reformasi intelijen harus dapat menyentuh lini yang telah disebutkan dan mampu memperkuat dan mempertegas aspek-aspek tersebut.

Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

” The system for public information and facts requests has become ever more futile since the Commission’s decisions had been overturned when the similar governing administration establishment appealed the choice to the executive Court. Such traits have designed considerable community participation challenging.

Praktik intelijen Indonesia pada era Orde Baru kerap dikenal sebagai "intelijen hitam"dimana intelijen beroperasi untuk mengatasi ancaman terhadap rezim penguasa.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

Unofficial tallies of a lot of ballots from across Indonesia have indicated that Defense Minister Prabowo Subianto, a previous common accused of earlier human rights violations, has received a lot more than 55% from the vote in the presidential election on February reformasi intelijen 14, 2024. Just before the election, human rights industry experts condemned the decision by Indonesia’s outgoing president, Joko Widodo (generally known as Jokowi), to award the rank of honorary 4-star typical to Prabowo.

, Even though the strain of the new government on the safety apparatus to beat this protection disturbance has strengthened, the actions taken happen to be gradual and sub-best.